China Peringatkan Langkah Balasan atas Perluasan Pembatasan Investasi AS di Sektor Bioteknologi

Seorang pejabat Tiongkok menyatakan bahwa negaranya “menentang keras” usulan Departemen Keuangan AS untuk memperluas cakupan dan memperketat pembatasan investasi AS di Tiongkok. Pejabat itu menyebut usulan tersebut diskriminatif dan “contoh nyata penerapan pertimbangan keamanan nasional yang terlalu luas,” menurut laporan Bloomberg pada akhir pekan.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan akan mencermati perkembangan selanjutnya dan memperingatkan bahwa aturan tersebut akan merusak hubungan ekonomi kedua negara. Kementerian itu menambahkan bahwa Tiongkok berhak mengambil langkah-langkah yang sepadan, tanpa merinci bentuk langkah tersebut.

Pada Kamis, Departemen Keuangan AS mengusulkan aturan untuk memperluas Program Keamanan Investasi ke Luar Negeri, dengan memperketat pembatasan investasi AS di bidang hipersonik, kuantum, komputasi berkinerja tinggi, superkomputasi, dan kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Langkah tersebut juga menambahkan bioteknologi ke dalam sektor-sektor yang menjadi sasaran.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Reaksi pasar

Dolar Australia (AUD), yang menjadi proksi bagi kondisi ekonomi Tiongkok, melemah tipis menyusul perkembangan ini. Saat artikel ini ditulis, pasangan AUD/USD turun 0,09% pada hari ini ke level 0,7028.

Tanya Jawab Seputar Perang Dagang AS-Tiongkok

Secara umum, perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua negara atau lebih akibat proteksionisme ekstrem di salah satu pihak. Konflik ini melibatkan penerapan hambatan perdagangan, seperti tarif, yang memicu hambatan balasan, meningkatkan biaya impor, dan pada akhirnya menaikkan biaya hidup.

Konflik ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dimulai pada awal 2018, ketika Presiden Donald Trump menerapkan hambatan perdagangan terhadap Tiongkok dengan alasan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual oleh negara raksasa Asia tersebut. Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif atas berbagai barang AS, seperti mobil dan kedelai. Ketegangan terus meningkat hingga kedua negara menandatangani kesepakatan perdagangan Fase Satu AS-Tiongkok pada Januari 2020. Kesepakatan tersebut mewajibkan reformasi struktural dan perubahan lain pada sistem ekonomi serta perdagangan Tiongkok, dan diklaim akan memulihkan stabilitas serta kepercayaan antara kedua negara. Namun, pandemi virus corona mengalihkan perhatian dari konflik tersebut. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Presiden Joe Biden, yang menjabat setelah Trump, tetap mempertahankan tarif tersebut dan bahkan menambahkan sejumlah pungutan baru.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47 telah memicu gelombang ketegangan baru antara kedua negara. Selama kampanye pemilu 2024, Trump berjanji akan mengenakan tarif 60% terhadap Tiongkok begitu ia kembali menjabat. Ia kembali menjabat pada 20 Januari 2025. Dengan kembalinya Trump, perang dagang AS-Tiongkok diperkirakan berlanjut dari titik terakhirnya, dengan kebijakan saling membalas yang memengaruhi lanskap ekonomi global di tengah gangguan rantai pasok global. Kondisi ini mengakibatkan penurunan belanja, terutama investasi, dan secara langsung mendorong inflasi Indeks Harga Konsumen.